Metro Koran

Beranda » Metro Bengkulu » Berita Daerah » Raperda Pengaturan Jalan Perlu Direvisi Sanksi Pelanggaran, Lemah

Raperda Pengaturan Jalan Perlu Direvisi Sanksi Pelanggaran, Lemah

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 555 pengikut lainnya

Metro Koran

Ikuti saya di Twitter

Arsip


Ilustrasi

Ilustrasi

Raperda Pengaturan Jalan Perlu Direvisi
Sanksi Pelanggaran, Lemah
Metro Koran (BENGKULU) – Sanksi pelanggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengaturan jalan khusus untuk angkutan perkebunan dan tambang, dinilai oleh sejumlah anggota dewan provinsi masih lemah, untuk itu perlu diperbaiki sebelum disahkan.
“Tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan daerah itu, hanya berupa peringatan tertulis dan denda Rp.50 juta dan itu kami nilai masih lemah, seharusnya lebih dipertegas dengan pencabutan izin operasi perusahaan, kami meminta pengesahan ditunda dan panitia khusus melakukan perbaikan,” kata Fatrolazi, anggota Fraksi Perjuangan Rakyat saat paripurna pengesahan Raperda tentang pengaturan jalan khusus untuk angkutan pertambangan dan perkebunan dalam rapat paripurna DPRD Rabu (5/6).
Selain menyoroti lemahnya sanksi dalam rancangan kebijakan itu, Fatrolazi juga mempermasalahkan jenis komoditas perkebunan yang diatur dalam Raperda itu. Raperda hanya spesifik mengatur hasil perkebunan tanaman sawit, sementara komoditi perkebunan di Bengkulu banyak jenisnya, seperti karet, kopi dan jenis tanaman perkebunan lainnya.
Raperda tentang pengaturan jalan khusus angkutan pertambangan dan hasil perkebunan itu menurutnya masih perlu banyak perbaikan. Terutama kelas jalan yang bisa dilalui kendaraan dengan muatan sumbu terberat tertentu.
“Harus jelas, kalau kelas jalan kelas tiga misalnya, muatan sumbu terberat delapan ton, dan jalan kelas dua serta kelas satu berapa tonase tertinggi harus disebut,” katanya.
Atas masukan tersebut, rapat paripurna menyetujui penundaan pengesahan Raperda tentang pengaturan jalan khusus dan jalan umum angkutan perkebunan dan batubara itu.
Sekretaris Pansus Raperda tentang pengaturan jalan khusus dan jalan umum angkutan Inzani Muhammad mengatakan akan menampung masukan dan koreksi dari anggota legislatif.
“Tentang komoditi perkebunan memang Perda ini akan mengatur spesifik tentang hasil perkebunan sawit,” katanya.
Terkait sanksi, ia menilai peringatan administrasi hingga denda Rp50 juta sudah berdasarkan masukan dari para ahli hukum. Hasil evaluasi Pansus akan dikembalikan kepada masing-masing fraksi untuk diverifikasi sebelum kembali ditawarkan untuk ditingkatkan menjadi Perda. (id)

 

Flag Counter

Blog yang Saya Ikuti

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

Denna Mitra Indonesia

Layanan Bantuan Perumahan, Konsultasi Dan Pusat Informasi Perumahan (Dmi Property Agency)

Metro Koran

Berita Seputar Bengkulu dan Indonesia, Fakta Itu Nyata

Ilmu Hukum

Berbagi Penyelesaian Masalah Untuk Anda

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: