Metro Koran

Beranda » Metro Bengkulu » Berita Daerah » Bengkulu Tengah » PKS Tanpa Kebun, Langgar Permentan 2007

PKS Tanpa Kebun, Langgar Permentan 2007

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 555 pengikut lainnya

Metro Koran

Ikuti saya di Twitter

Arsip


PKS Tanpa Kebun, Langgar Permentan 2007
Membangun sebuan PKS bisa dilakukan oleh siapa saja, namun membangun sebuah PKS tanpa membangun kebun terlebih dahulu justru akan menyesatkan. Lebih dari itu, keberadaan PKS tanpa kebun akanberpengaruh pada harga dan rawan kriminalitas seperti kerawanan pencurian buah sawit.
Metro Koran (BENGKULU) – Jumlah pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun sendiri di Provinsi Bengkulu dinilai telah berlebih dan keberadaan mereka diyakini dapat memicu persaingan tidak sehat dalam mendapatkan tandan buah segar kelapa sawit, tidak hanya itu konflik sosial antar petani pun bisa saja terjadi. PABRIK PMS TLG 4
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Bengkulu Daniel Manurung mengatakan, saat ini dari 26 pabrik kelapa sawit yang ada di Provinsi Bengkulu, 16 pabrik tidak memiliki kebun sawit sendiri. Dan hal ini dinilai sudah tak proporsional, terlebih PKS yang berdiri di lokasi berdekatan membuat Harga TBS (Tandan Buah Sawit) tidak stabil.
“Contoh yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, disana berdiri1 pabrik CPO milik PT.Bio yang memiliki kebun sendiri seluas 6000 hektare tapi dikelilingi empat pabrik CPO tanpa kebun dalam radius maksimal 5 km. Situasi ini dikhawatirkan dapat melahirkan persaingan tak sehat, dimana pabrik yang tak punya kebun akan bersaing dengan pabrik lain yang memiliki kebun untuk mendapatkan tandan buah segar (TBS) dan kondisi inipun dapat memunculkan masalah pencurian TBS akibat persaingan harga antar pabrik.” Kata Daniel.
Hal ini, lanjut Daniel mengharuskan pemerintah bertindak lebih tegas untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Pemerin-tah harus menertibkan pabrik-pabrik tanpa kebun dan diwajibkan memiliki kebun sendiri.
“Kalaupun diberikan izin, hendaknya Pemerintah yang memberikan izin pembangu-nan PKS, hendaknya mempertimbangkan lokasi yang layak, agar semua PKS memiliki mi-nimal 20 persen bahan produk-sinya berasal dari kebun sendiri,” pungkas Daniel.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ir Ricky Gunarwan ketika ditanyakan tentang hal tersebut melalui telepon seluler, Kamis (30/5) mengatakan, awalnya pabrik tanpa kebun muncul dan diakomodasi pemerintah untuk mengatasi tak seimbangnya hasil panen kelapa sawit rakyat dengan ketersediaan pabrik pengolah CPO. Banyak TBS sawit milik petani yang tak tertampung oleh pabrik yang kemudian membuat petani merugi.
“Pabrik tanpa kebun dimungkinkan berdiri dengan syarat memiliki kerja sama tertulis dan kontinu dengan petani sawit,pabrik pengolahan CPO harus memiliki kebun plasma sendiri, dengan demikian, sumber TBS pabrik tersebut jelas.”kata Ricky.
Lebih jauh Ricky mengatakan, saat ini terdapat sekitar 200.000 hektar perkebunan sawit yang ada di Bengkulu, 60 persen diantaranya adalah perkebunan rakyat. Dan di era otonomi daerah seperti saat ini, Kepala Daerah memiliki kewenangan yang besar terkait investasi di daerah masing-masing. Kepala daerah berwenang menerbitkan izin pendirian pabrik pengolahan sawit demi kepentingan pendapatan asli daerahnya.Pada situasi seperti itu, terkadang izin pabrik pengolahan sawit oleh pemerintah daerah tak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.
“Menyikapi keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun saat ini kami terus berupaya mengingatkan para pemilik PKS yang beroperasi di wilayah kabupaten untuk terus mematuhi dan menyesuaikan diri sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku yaitu UU No.18 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian RI No.26/Permentan/OT.140/2/2007. Disebutkan disana bahwa pendirian PKS harus mempunyai kebun sendiri minimal 20 persen. Apabila kebun tersebut berada di dalam kabupaten maka wewenangnya adalah Bupati selaku kepala daerah. Sementara, apabila bahan bakunya berada di lintas kabupaten, maka itu kewenangan Gubernur untuk menindaknya,” jelas Ricky.
Saat ini, tambahnya, baru 10 PKS yang sudah memenuhi syarat, sedangkan sedangkan sisanya 16 PKS tidak memenuhi syarat dan mereka sedang berusaha untuk menyesuaikan kondisinya hingga akhir tahun 2013 ini.
“Upaya konkrit yang telah kami lakukan adalah mengeluarkan surat edaran kepada semua Bupati yang diwilayahnya terdapat PKS tanpa kebun, untuk mentaati ketentuan perundang-undangan dalam pengembangan kelapa sawit dan industrinya, sehingga semuanya dapat berjalan kondusif.” Ujarnya.
Ditempat terpisah Dwi petani sawit asal Tais-Seluma mengaku diuntungkan dengan banyaknya pabrik sawit, pasalnya selain memudahkan petani membawa hasil panennya, mereka juga dapat bebas memilih kemana mereka akan membawa TBSnya.
“Dengan banyaknya pabrik CPO dan adanya persaingan harga TBS, maka mudah bagi kami untuk memilih, tentunya kami akan mencari pabrik yang harga TBS nya tinggi, selain itu dengan dekatnya pabrik dari lokasi kebun kami, maka kami pun bisa menghindari tengkulak.” Kata Dwi.
Keberadaan tengkulak, lanjut Dwi, membuat keuntungan yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan, terlebih saat musim trak datang, para tengkulak membeli TBS dengan harga yang sangat rendah.
“Kurangnya jumlah pabrik hanya akan menguntungkan tengkulak, tapi tanpa tengkulak, dengan jarak yang sangat jauh, petani harus mengeluarkan banyak modal untuk membawanya sampai TBS. Untuk itu menurut saya banyak pabrik berarti mengurangi jumlah tengkulak dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan petani. Meskipun terkadang ada pabrik sawit yang pilih-pilih buah, seperti PT. Agri Andalas yang hanya menerima buah masak, sementara buah yang setengah masak mereka tolak.” Jelasnya.
Dwi mengakui, dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak aksi pencurian TBS, bahkan Dwi pun mengaku sering mengalaminya. Dalam dua bulan Dwi mengalami kerugian hingga puluhan ton TBS.
“Saya sudah berkali-kali kecurian bahkan pernah dalam satu hari saya kehilangan TBS puluhan ton, untuk menjaga kebun seluas itu sangat tidak mungkin, apalagi jarak rumah dengan kebun cukup jauh. Dan kalau katanya ini bagian dari banyaknya PKS tanpa kebun, saya pikir itu mungkin ada benarnya, karena PKS pasti akan membutuhkan banyak buah, mereka punya standar berapa ton TBS untuk produksi mereka, jadi mungkin ada oknum tengkulak yang sengaja mencuri dari kebun masyarakat.” Ujar bapak 3 anak ini.
Hal senada disampaikan juga oleh Johe, petani asal Bengkulu Tengah ini mengatakan, kadang-kadang dengan dalih pasokan banjir, pengusaha PKS tanpa kebun menekan harga beli sawit petani dan petani-pun tidak punya pilihan.
“Kalau tindakan pengusaha PKS tanpa kebun terus begitu, dipastikan petani “menjerit”, tindakan PKS tanpa kebun itu tidak fair, makanya terkadang petani protes dan memiih untuk tidak menjual TBS ke PKS tanpa kebun itu, apalagi selama ini sebenarnya petani senang dengan munculnya PKS di beberapa daerah karena pabrik semakin memberi keleluasaan petani untuk menjual TBS-nya.” Kata Johe.
Dukungan petani itu ditandai dengan desakan agar pemerintah merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007, menyangkut izin usaha perkebunan.Dalam revisi Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007, dalam pasal 10 disebutkan, keharusan bagi usaha industri pengolahan kelapa sawit memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri, dan bermitra dengan petani dalam memenuhi ketersediaan TBS. (id)

 

Flag Counter

Blog yang Saya Ikuti

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

Denna Mitra Indonesia

Layanan Bantuan Perumahan, Konsultasi Dan Pusat Informasi Perumahan (Dmi Property Agency)

Metro Koran

Berita Seputar Bengkulu dan Indonesia, Fakta Itu Nyata

Ilmu Hukum

Berbagi Penyelesaian Masalah Untuk Anda

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: