Metro Koran

Beranda » Metro Bengkulu » Berita Kota » Bank Bengkulu Sisihkan Jambi dan NTB

Bank Bengkulu Sisihkan Jambi dan NTB

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 555 pengikut lainnya

Metro Koran

Ikuti saya di Twitter

Arsip


The Best Bank 2013
Bank Bengkulu Sisihkan Jambi dan NTB
Metro Koran (BENGKULU)-Untuk yang keduakalinya Bank Bengkulu kebanggaan masyarakat Bengkulu meraih penghargaan tertinggi dari Majalah Investor atas capaian kinerja keuangan tahun 2012 dengan predikat The Best Bank 2013. Bank Bengkulu berhasil menyisihkan BPD Jambi dan BPD NTB.
Penghargaan yang merupakan agenda tahunan Majalah Investor ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum Asbanda,Eko Budiwiyono di Hotel Le Meriden diterima langsung oleh DireDirut Bank Bengkulu Drs. H Wimran Ismaun saat menerima penghargaan The Best Bank 2013 dari  Ketua Umum Asbanda, Eko Budiwiyonoktur Utama Bank Bengkulu Drs. H. Wimran Ismaun Selasa (4/6).
Selain sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik yang diberikan para bankir nasional, kegiatan ini juga sebagai sarana informatif yang dapat memotivasi perbankan meningkatkan kinerja, persaingan yang sehat dan meningkatkan pelayanan kepada para nasabah.
Pada tahun ini Bank Bengkulu meraih penghargaan The BestBank untuk kategori bank beraset di bawah Rp. 10 trilyun.
Ketua Perbanas Sigit Pramono mengatakan, pemberian penghargaan ini tidak didapat oleh Bank Bengkulu secara cuma-Cuma, berbagai seleksi dan penilaian dilakukan oleh panitia untuk menetapkan bank yang layak mendapat penghargaan tersebut. Dan tidak semua bank yang dinilai dapat lolos seleksi.
“Dalam melakukan pnilaian ada 12 kategori yang diberikan, ada 12 kategori yang diberikan. Diantaranya, CAR, Non Perfoming Loan (NPL), Return On Asset (ROA), ((Return On Equity (ROE), dan indikator pertumbuhan lainnya Tim penilai tentu saja bekerja secara propesional. Dan untuk tahun ini ada 15 bank yang meraih bank terbaik dan 1 bank terbaik khusus,” jelas Sigit.

Hal senada disampaikan salah satu anggota dewan juri, Primus Dorimulu yang juga merupakan Pemred Majalah Investor mengatakan penilaian yang mereka lakukan tidak hanya berdasarkan laporan
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ir Ricky Gunarwan ketika ditanyakan tentang hal tersebut melalui telepon seluler, Kamis (30/5) mengatakan, awalnya pabrik tanpa kebun muncul dan diakomodasi pemerintah untuk mengatasi tak seimbangnya hasil panen kelapa sawit rakyat dengan ketersediaan pabrik pengolah CPO. Banyak TBS sawit milik petani yang tak tertampung oleh pabrik yang kemudian membuat petani merugi.
“Pabrik tanpa kebun dimungkinkan berdiri dengan syarat memiliki kerja sama tertulis dan kontinu dengan petani sawit,pabrik pengolahan CPO harus memiliki kebun plasma sendiri, dengan demikian, sumber TBS pabrik tersebut jelas.”kata Ricky.
Lebih jauh Ricky mengatakan, saat ini terdapat sekitar 200.000 hektar perkebunan sawit yang ada di Bengkulu, 60 persen diantaranya adalah perkebunan rakyat. Dan di era otonomi daerah seperti saat ini, Kepala Daerah memiliki kewenangan yang besar terkait investasi di daerah masing-masing. Kepala daerah berwenang menerbitkan izin pendirian pabrik pengolahan sawit demi kepentingan pendapatan asli daerahnya.Pada situasi seperti itu, terkadang izin pabrik pengolahan sawit oleh pemerintah daerah tak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.
“Menyikapi keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun saat ini kami terus berupaya mengingatkan para pemilik PKS yang beroperasi di wilayah kabupaten untuk terus mematuhi dan menyesuaikan diri sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku yaitu UU No.18 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian RI No.26/Permentan/OT.140/2/2007. Disebutkan disana bahwa pendirian PKS harus mempunyai kebun sendiri minimal 20 persen. Apabila kebun tersebut berada di dalam kabupaten maka wewenangnya adalah Bupati selaku kepala daerah. Sementara, apabila bahan bakunya berada di lintas kabupaten, maka itu kewenangan Gubernur untuk menindaknya,” jelas Ricky.
Saat ini, tambahnya, baru 10 PKS yang sudah memenuhi syarat, sedangkan sedangkan sisanya 16 PKS tidak memenuhi syarat dan mereka sedang berusaha untuk menyesuaikan kondisinya hingga akhir tahun 2013 ini.
“Upaya konkrit yang telah kami lakukan adalah mengeluarkan surat edaran kepada semua Bupati yang diwilayahnya terdapat PKS tanpa kebun, untuk mentaati ketentuan perundang-undangan dalam pengembangan kelapa sawit dan industrinya, sehingga semuanya dapat berjalan kondusif.” Ujarnya.
Ditempat terpisah Dwi petani sawit asal Tais-Seluma mengaku diuntungkan dengan banyaknya pabrik sawit, pasalnya selain memudahkan petani membawa hasil panennya, mereka juga dapat bebas memilih kemana mereka akan membawa TBSnya.
“Dengan banyaknya pabrik CPO dan adanya persaingan harga TBS, maka mudah bagi kami untuk memilih, tentunya kami akan mencari pabrik yang harga TBS nya tinggi, selain itu dengan dekatnya pabrik dari lokasi kebun kami, maka kami pun bisa menghindari tengkulak.” Kata Dwi.
Keberadaan tengkulak, lanjut Dwi, membuat keuntungan yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan, terlebih saat musim trak datang, para tengkulak membeli TBS dengan harga yang sangat rendah.
“Kurangnya jumlah pabrik hanya akan menguntungkan tengkulak, tapi tanpa tengkulak, dengan jarak yang sangat jauh, petani harus mengeluarkan banyak modal untuk membawanya sampai TBS. Untuk itu menurut saya banyak pabrik berarti mengurangi jumlah tengkulak dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan petani. Meskipun terkadang ada pabrik sawit yang pilih-pilih buah, seperti PT. Agri Andalas yang hanya menerima buah masak, sementara buah yang setengah masak mereka tolak.” Jelasnya.
Dwi mengakui, dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak aksi pencurian TBS, bahkan Dwi pun mengaku sering mengalaminya. Dalam dua bulan Dwi mengalami kerugian hingga puluhan ton TBS.
“Saya sudah berkali-kali kecurian bahkan pernah dalam satu hari saya kehilangan TBS puluhan ton, untuk menjaga kebun seluas itu sangat tidak mungkin, apalagi jarak rumah dengan kebun cukup jauh. Dan kalau katanya ini bagian dari banyaknya PKS tanpa kebun, saya pikir itu mungkin ada benarnya, karena PKS pasti akan membutuhkan banyak buah, mereka punya standar berapa ton TBS untuk produksi mereka, jadi mungkin ada oknum tengkulak yang sengaja mencuri dari kebun masyarakat.” Ujar bapak 3 anak ini.
Hal senada disampaikan juga oleh Johe, petani asal Bengkulu Tengah ini mengatakan, kadang-kadang dengan dalih pasokan banjir, pengusaha PKS tanpa kebun menekan harga beli sawit petani dan petani-pun tidak punya pilihan.
“Kalau tindakan pengusaha PKS tanpa kebun terus begitu, dipastikan petani “menjerit”, tindakan PKS tanpa kebun itu tidak fair, makanya terkadang petani protes dan memiih untuk tidak menjual TBS ke PKS tanpa kebun itu, apalagi selama ini sebenarnya petani senang dengan munculnya PKS di beberapa daerah karena pabrik semakin memberi keleluasaan petani untuk menjual TBS-nya.” Kata Johe.
Dukungan petani itu ditandai dengan desakan agar pemerintah merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007, menyangkut izin usaha perkebunan.Dalam revisi Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007, dalam pasal 10 disebutkan, keharusan bagi usaha industri pengolahan kelapa sawit memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri, dan bermitra dengan petani dalam memenuhi ketersediaan TBS. (id)

 

Flag Counter

Blog yang Saya Ikuti

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

Denna Mitra Indonesia

Layanan Bantuan Perumahan, Konsultasi Dan Pusat Informasi Perumahan (Dmi Property Agency)

Metro Koran

Berita Seputar Bengkulu dan Indonesia, Fakta Itu Nyata

Ilmu Hukum

Berbagi Penyelesaian Masalah Untuk Anda

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: