Metro Koran

Beranda » Metro Bengkulu » Berita Daerah » Bengkulu Tengah » Royalti Batubara Tidak Sebanding Kerusakan Jalan

Royalti Batubara Tidak Sebanding Kerusakan Jalan

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 555 pengikut lainnya

Metro Koran

Ikuti saya di Twitter

Arsip


Royalti Batubara Tidak Sebanding Kerusakan Jalan
BENGKULU (METRO) – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Suharto mengatakan royalti pertambangan batubara yang diterima daerah itu, tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan jalan.
“Dana royalti batubara yang masuk ke kas daerah tidak cukup untuk memperbaiki jalan rusak akibat angkutan truk batubara, yang bermuatan diatas beban gandar jalan di daerah ini,” kata Suharto, di Bengkulu, Rabu (5/6).

Ia mengatakan hal itu, saat uji publik rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengaturan jalan umum dan jalan khusus angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan, yang digelar DPRD Provinsi Bengkulu.

Dijelaskan, pada 2012 royalti batubara yang diterima Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp11,5 miliar.
Sedangkan biaya perbaikan jalan mencapai empat kali lipat dari jumlah itu. “Jadi, royalti batubara benar-benar tidak menguntungkan daerah,” ujarnya.

Dengan demikian, pengaturan jalan umum dan jalan khusus, termasuk membangun jalan sendiri bagi perusahaan pertambangan batubara segera dilaksanakan untuk mengurangi beban daerah.

Hal senada diungkapkan Sekretaris panitia khusus (Pansus) raperda tentang pengaturan jalan umum dan jalan khusus angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan DPRD Provinsi Bengkulu, Inzani Muhammad mengatakan aturan tersebut merupakan kebutuhan daerah.

“Raperda ini kami uji kepada publik untuk mendapatkan masukan, saran dan kritik sebelum disahkan menjadi peraturan daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan raperda tersebut, untuk kepentingan masyarakat umum yang selama ini mengeluhkan kerusakan jalan akibat angkutan berat.

Meski demikian, para pengusaha, terutama bidang pertambangan tidak dipungkiri akan keberatan dengan kebijakan tersebut, namun ini kepentingan masyarakat secara luas harus dikedepankan.

Namun kritik yang disampaikan sejumlah pengusaha batu bara yang hadir dalam uji publik tersebut, akan ditampung Pansus. Sejumlah pengusaha menyatakan keberatan untuk membangun jalan sendiri dalam jangka waktu dua tahun setelah peraturan daerah itu disahkan.

Selain itu, pengusaha juga diwajibkan mematuhi aturan bahwa dengan kapasitas kelas jalan yakni kelas tiga, maka tonase maksimal adalah delapan ton. “Jika masih tetap mengoperasi kendaraan angkutan batubara diatas 8 ton akan diberikan sanksi tegas,” ujarnya.(rga)

 

 


2 Komentar

  1. Ahaa, its good conversation concerning this post at this
    place at this web site, I have read all that, so at this time
    me also commenting here.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: