Metro Koran

Beranda » Metro Bengkulu » Berita Nasional » TENTANG MAFIA ANGGARAN II.

TENTANG MAFIA ANGGARAN II.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 555 pengikut lainnya

Metro Koran

Ikuti saya di Twitter

Arsip


TENTANG MAFIA ANGGARAN II.

baiklah kita teruskan postingan tentang Mafia anggaran,yang tadi sempat terhenti sejenak,yang paling rapi itu Golkar dan Gerindra,Golkar karena pengalamannya dan kualitas kadernya yang unggul,Gerindra karena jual gelondongan,jual gelondongan itu maksudnya adalah Gerindra kumpulkan semua anggaran jatah anggota Banggarnya dan jual kepada satu orang saja tertib tib tib,kita singgung kasus Wa Ode,kenapa sih terjadi ?,Wa Ode anggota Banggar dari PAN,dia tentu saja punya jatah anggaran APBNP,di samping jatah pribadi sebagai anggota Banggar,dia juga beli punya teman atau perjuangkan anggaran tambahan di Banggar,Wa Ode berjanji urus golkan anggaran sejumlah kabupaten,sebagaimana biasa dia terima fee di depan,total 16 Milyar,anggaran yang di janjikan di golkan Wa Ode adalah PPID infrastruktur atas perimbangan fiskal daerak total 7,7 Triliun,sejatinya semua kabupaten yang jumlahnya 425 itu menerima dana PPID ini,hanya saja besar kecilnya tergantung lobi/fee yang di berikan,nah untuk dana PPID 2010 yang besarnya 7,7 Triliun ini,ternyata ada masalah,Wa Ode tidak setor sebagian feenya ke Banggar,16 dimakan sendiri,pratek serakah ini sering terjadi,ada anggota Banggar yang lakukan hal yang sama,tapi jumlahnya ngak besar seperti Wa Ode,pimpinan Banggar marah,untuk “menghukum”Wa Ode sekaligus beri “pelajaran” kepada anggota – anggota Banggar,pimpinan Banggar revisi daftar nama daerah penerima,dari 425 kabupaten yang sudah di setujui pada rapat Banggar dan Menkeu,secara sepihak pimpinan Banggar revisi,dikurangi/di hilangkan 124 kabupaten,tentu saja Wa Ode panik,uang suap sudah di terima dan di belanjakan,nama daerah yang di perjuangkan hilang,dia ngomong kemana – mana,pimpinan Banggar ga sendiri dalam “mengerjai” Wa Ode,bekerjasama dengan pimpinan DPR utamanya Anis Matta,Anislah yang tanda tangan surat DPR tgl 27 Desember 2010,surat pimpinan DPR yang di tanda tangani Anis Matta ke Menkeu pada tgl 27 Desember 2010 itulah yang menghilangkan 124 kabupaten penerima dana PPID,Menkeu sempat kaget,bingun dan heran,kok surat DPR beda dengan hasil rapat Banggar yang di hadirinya,Menkeu kirim surat tanyakan hal itu,eh rupanya Anis Matta tersinggung dengan pernyataan Menteri,langsung saja Anis Matta kirim surat ke Menkeu yang intinya “ini urusan kami !”,Anis Matta tegaskan dalam suratnya ke Menkeu bahwa urusan anggaran adalah kewenangan DPR sepenuhnya,pemerintah tinggal jalan saja,akhirnya Menkeu bertekuk lutut sama Anis Matta,percuma lawan DPR,ga ada yang bisa menang,anggaran mereka yang tentukan sih,pimpinan Banggar/DPR ternyata ngak puas hanya sampai di situ “mengerjai” Wa Ode,harus di hukum lebih berat lagi,maka di susunlah skenario baru,skenario ini untuk hancurkan Wa Ode,opini di bentuk seolah – olah Wa Ode adalah maling tunggal,semua elit DPR kecam dia habis – habisan,PPAT di kontak,ketika Yunus Husein di minta untuk berikan laporan rekening Wa Ode oleh Nudriman Munir,Yunus sempat tolak,minta pengajuan secara resmi,Nudirman Munir cs segera hubungi Marzuki Ali cs untuk buatkan surat permohonan laporan rekening Wa Ode ke PPATK,Marzuki langsung teken hehe…,maka terjadilah peristiwa lucu dalam secara RI,DPR minta PPATK beri informasi rekening Mafia Banggar tapi hanya khusus Wa Ode hehehe…,lalu di aturlah orang – orang tertentu yang jadi korban Wa Ode untuk melaporkan kasus suap/Mafia Banggar ke BK DPR,agar Wa Ode bisa diproses cepat,diantaranya adalah Haris dan Fadh Arafiq,Fadh ini juga merupakan staff Priyo Budi Santoso wakil ketua DPR dari Golkar,Fadh Arafiq akhirnya jadi TSK bersama Wa Ode,sekarang kasus suap/ Mafia Banggar Wa Ode sedang di proses KPK,jika KPK berani,akan ada tersangkah – tersangkah baru,tapi kayaknya mustahil,tempo hari ketika KPK mau panggil periksa pimpinan Banggar,langsung KPK mau di bubarkan,dengan omset uang suap/korupsi 15 – 21 Triliun,ga mungkin DPR mau ngalah,siapa pun akan di sikat termasuk KPK,sedangkan anggaran KPK juga di tentukan oleh Banggar,jadi mau bilang apa ?,kecuali KPK berani gebrak Banggar secara all out dan tangkap semua Mafia Banggar,jika KPK berani pasti rakyat mendukung,masalahnya KPK kita juga lebay…jongos partai dan di kendalikan partai – partai politik,kita masih ingat kasus Hadi Jamal,Al Amin Nasution dan Jhony Marbun,terima suap fee PPID infrastruktur,tapi Jhony Allen selamat,kenapa Jhony Allen selamat ?,intinya karena dia ngak tertangkap tangan,ga serakah kayak Hadi Jamal dan Al Amin yang terima suap secara langsung,oleh sebab itu kalau terima suap,jangan langsung suruh orang lain yang ambil,jika tertangkap tinggal bantah orang itu bukan suruhan hehe…,oh ya ada yang kelupaan…pimpinan KPK jilid II kemaren sebenarnya ada deal dengan pimpinan partai,ga akan tangkap Mafia Banggar yang di suap/terima fee,namun syaratnya jika ada anggota Banggar yang ketahuan indikasi terima suap/fee,pimpinan partai harus tindak yang bersangkutan setelah terima laporan KPK,PAN,PPP diantaranya,ketum partai yang terima warning tentang kadernya di DPR yang terindikasi suap,langsung di mutasi/copot dari Banggar,kembali ke Banggar,publik pasti ingat kasus Ombusman RI (ORI) yang tahun lalu ga dapat anggaran APBN karena ga mau suap anggota Banggar,untuk segarkan ingatan kita,ORI di minta uang oleh anggota Banggar fraksi Hanura dari komisi II,suap ga di kasih anggaran di coret,bukan hanya ORI yang di coret anggarannya,12 K/L juga ga dapat anggaran tambahan,ga mau atau ga sanggup bayar fee,oh ya…di Banggar DPR itu juga ada istilah “anggaran keriting” ini murni ciptaan Tamsil Lindrung,raja Mafia anggaran DPR,anggaran keriting itu adalah anggaran sisa,setelah anggaran yang di ajukan K/L,dan daerah – daerah di kurangi sekian persen,sisa – sisa itu di kumpulkan,setelah di kumpulkan,lalu di distribusikan ke pemohon – pemohon baru,ya bayar fee lagi biasanya agak mahal,diatas 6% hehe…,akibat Mafia Banggar ini,perencanaan pembangunan nasional berantakan,program yang di susun oleh pemerintah/bapenas,ga bisa jalan,pemerintah capek susun prioritas pembangunan,tapi Banggar cuek,program yang di kasih anggaran oleh Banggar ya program yang mau sediakan fee,bahkan ada kejadian tragis,ada satu kabupaten di kalimantan yang setiap tahun ajukan tambahan anggaran via APBNP tapi ngak pernah di setujui,sedangkan kabupaten kaya tetangganya setiap tahun dapatkan anggaran APBN berlebih – lebih/double,Bupati itu curhat sama SBY,di cuekin hehe…,habis itu Bupati juga curhat di media massa juga di cuekin,kata Banggar eh emang gue fikirin,kalo ada fee ya jangan minta – minta hehe…,kasus mark up anggaran BURT yang menghebohkan minggu yang lalu,salah satu contoh anggaran DPR yang bukan Banggar ikut – ikutan cari uang haram.

ga mau kalah dengan anggota Banggar,anggota BURT yaitu Pius Lustrilanang cs ikut – ikutan mark up anggaran rumah tangga DPR,90% mata anggaran alias proyek BURT di mark up 200 – 300%,pimpinan DPR tahu tapi diam saja,mungkin kasihan sama anggota BURT yang belum kecipratan,mulai dari renovasi ruanga Banggar,toilet,tempat parkir,papan reklame,kalender,taman,perjalanan dinas dll,semuanya di mark up gila – gilaan,BURT bikin mark up tersebut sebagai kompensasi atau mau bayar utang suap yang fee sudah terlanjur di terima ketika proyek gedung baru DPR gagal ?,sudah jadi rahasia umum,sejumlah anggota DPR terkait telah terima uang muka fee/suap ketika rencana pembangunan gedung baru DPR di setujui,anggota DPR yang jujur,biasanya menolak jadi anggota Banggar,takut ga tahan godaan,uang datang sendiri bermilyar – milyar setiap tahun hehe…

Sumber : http://www.facebook.com/utak.usuk/about


2 Komentar

  1. thanxs mengatakan:

    bukan menjadi rahasia lagi kalau DPR makan uang rakyat . tinggal bagaimana cara agar korupsi tidak terjadi. kalau pendapat gue hanya hukuman mati jawabannya.

Komentar ditutup.

Flag Counter

Blog yang Saya Ikuti

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

Denna Mitra Indonesia

Layanan Bantuan Perumahan, Konsultasi Dan Pusat Informasi Perumahan (Dmi Property Agency)

Metro Koran

Berita Seputar Bengkulu dan Indonesia, Fakta Itu Nyata

Ilmu Hukum

Berbagi Penyelesaian Masalah Untuk Anda

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: