Metro Koran

Beranda » Metro Bengkulu » Berita Kota » Bengkulu Butuh Caleg Berwawasan Lingkungan

Bengkulu Butuh Caleg Berwawasan Lingkungan

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 555 pengikut lainnya

Metro Koran

Ikuti saya di Twitter

Arsip


Bengkulu Butuh Caleg Berwawasan Lingkungan
BENGKULU (METRO) – Direktur Walhi Bengkulu, Beny Sunandar mengatakan, ancaman bencana lingkungan di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Karena itu, dalam Pemilu 2014 mendatang Bengkulu membutuhkan calon anggota legislatif yang berwawasan lingkungan, guna mengantisipasi ancaman bencana lingkungan dan konflik sosial.Pemilihan-Umum

“Kami mendukung calon legislatif yang pro-pelestarian lingkungan hidup. Ancaman bencana ekologis dan konflik sosial yang tinggi harus menjadi dasar pijakan untuk regulasi yang baik,” katanya seperti dilansir antara, Jumat.

Menurut dia, konflik sosial yang terjadi di masyarakat akibat kesalahan pengelolaan agraria yang didominasi oleh pertambangan batubara serta perkebunan, terus menimbulkan dampak negatif. Karena itu tahun politik sekarang ini menjadi krusial bagi masa depan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu.

Walhi menemukan adanya kecenderungan dikeluarkannya izin usaha perkebunan maupun pertambangan saat menjelang pemilihan kepala daerah yang diakhiri dengan kemenangan sejumlah calon petahana atau “incumbent”. Ia meunjuk beberapa fakta pada 2010 hingga 2011, yang merupakan tahun pemilihan kepala daerah. Setidaknya, ada 27 izin usaha pertambangan dan perkebunan di BU, 11 izin di Mukomuko, dan tujuh izin di Kabupaten Kaur.

Selain itu, Gubernur Provinsi Bengkulu juga mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang berdampak pada rusaknya lingkungan hidup. “Akibat izin ini kami mengidentifikasi sejumlah daerah aliran sungai yang akan rusak parah yang rentan menimbulkan bencana alam,” katanya.

Catatan pengelolaan buruk sistem agraria terbukti dari luas areal peruntukan lain atau yang dapat dikelola seluas 1,05 juta hektare.
Dari luasan itu, seluas 463.964,54 hektare sudah dikuasai pemodal, umumnya dalam bentuk hak guna usaha dan izin usaha pertambangan.

“Luas areal tersisa 593.942 hektare jika dibagi dengan jumlah penduduk yang mencapai 2 juta jiwa, maka setiap orang tidak sampai 0,5 hektare,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Walhi mendesak pemerintah agar menghentikan izin baru bagi pertambangan dan perkebunan. Karena menurut hasil kajian Walhi, terdapat 21 titik rawan konflik agraria akibat pengelolaan lahan yang tidak berkeadilan tersebut. “Pemerintah harus tegas mengambil sikap politik strategis memulihkan hak masyarakat Bengkulu atas tanah,” katanya.

Selain itu Walhi juga menyoroti kerusakan hutan yang cenderung dibiarkan oleh pemerintah. Seperti kasus di Kabupaten Lebong, seluas 7.895 hektare hutan lindung dan 2.970 hektare hutan konservasi sudah rusak. “Padahal daerah ini sudah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi, jadi hal ini sangat ironis dan paradoks,” katanya.

Di Kabupaten Mukomuko tidak kalah parah kerusakannya. Dari 86.012 hektare kawasan hutan di kabupaten itu, 22.950 hektare telah rusak. Dalam kasus ini Walhi mendesak pemerintah daerah mencabut tujuh izin pertambangan batubara di dalam kawasan hutan Mukomuko, karena akan merusak 36.000 hektare areal lindung.

“Ada tujuh izin pertambangan batu bara yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko itu berada di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi,” katanya. (ms)

 

Flag Counter

Blog yang Saya Ikuti

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

Denna Mitra Indonesia

Layanan Bantuan Perumahan, Konsultasi Dan Pusat Informasi Perumahan (Dmi Property Agency)

Metro Koran

Berita Seputar Bengkulu dan Indonesia, Fakta Itu Nyata

Ilmu Hukum

Berbagi Penyelesaian Masalah Untuk Anda

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: