Metro Koran

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 555 pengikut lainnya

Metro Koran

Ikuti saya di Twitter

Arsip


MODUS KORUPSI KEPALA DAERAH.

Metro Koran (Bengkulu) MODUS KORUPSI KEPALA DAERAH.Kenapa Kepala Daerah (Gubernur,Bupati & Walikota bisa kaya raya),Kepala Daerah selanjutnya kita singkat KDH merupakan jabatan politik yang di pilih langsung oleh rakyat,hampir semua pengen jadi KDH,jabatan KDH itu menjanjikan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa besar,seperti raja kecil yang ngak punya atasan kecuali Tuhan dan Rakyat,itu sebabnya anggota DPR atau mantan Menteri pun ngiler untuk bisa jadi Gubernur,Bupati atau Walikota,rela keluarkan uang banyak,padahal gaji pokok & tunjangan KDH itu kecil,Gubernur Rp.7,4 ,saking nafsunya berebut jadi KDH para calon sampei – sampei ada yang bunuh – bunuhan,sikut – sikutan,suap ke MK dll,di samping habiskan puluhan/ratusan M tadi,tentu saja pasti jabatan KDH itu ada “daya tarik misteriusnya”,sehingga rebutan kayak anjing rebutan tulang,kayak perang dunia kedua,jadi Bupati misalnya,pasti jadi raja di kabupaten yang di pimpinnya,nah ibarat jadi raja,semua yang ada di kabupaten itu adalah kekuasaannya,Walikota juga begitu,kota itu adalah kerajaan sang Walikota,itu dampak dari UU otonomi daerah yang bikin Bupati/Walikota jadi “raja”,dulu sebelum ada revisi tentang UU otonomi daerah dan UU terkait lainnya,jabatan Gubernur ga begitu sehebat Bupati/Walikota,tapi sekarang Gubernur juga punya kekuasaan yang sangat besar,banyak kewenangan – kewenangan pusat yang di limpahkan ke Gubernur dan kewenangan Bupati/Walikota yang di tarik Gubernur,karena posisinya yang sudah jadi raja,tentu dapat pelayanan bak raja,di kawal ke mana – mana,di sembah – sembah,dapat upeti,bahkan bisa kawin sering – sering,layaknya seperti raja,KDH bebas mau buat apa saja di daerahnya,dia bebas tentukan sendiri tentu saja dengan cara – cara yang “cerdik”,kalau tidak “cerdik & licin” sang KDH yang jadi raja itu,besok akan jadi tersangka gembel di penjara KPK,Polisi atau Kejaksaan,makanya banyak Gubernur,Bupati dan Walikota yang rakus tapi “bodoh” yang akhirnya jadi tersangka,terdakwa & narapidana,banyak juga yang sakit dan mati,sumber kekayaan KDH yang dulu sah dan halal adalah dari upah pungut yang besarnya 0,25 – 0,5% dari Pendapatan Asli Daerah/PAD,hitung aja jika PAD DKI 30 Triliun dikali 0,5%,sang Gubernur DKI sudah kantongi 150 M/tahun!,Bupati/Walikota begitu juga seterusnya Euanaak tenaan hehe…,sumber pendapatan yang lain yang sangat besar :jual beli izin (tambang,perkebunan,hutan dst),selain biaya resmi,ada biaya upeti,biaya upeti KDH untuk beri izin ini tidak murah,nilainya satu – puluhan Milyar,tergantung izin apa dan seberapa luasnya,jika satu izin atau SK Gubernur/Bupati/Walikota ini saja sudah 5 Milyar/SK,hitung saja sendiri jika KDH bisa jual puluhan atau ratusan izin,ratusan M sampai Triliunan,itu sebabnya Gubernur/Bupati/Walikota yang serakah kadang – kadang langgar hukum dan prosedur,bahkan ada yang terbitkan SK izin ganda/tumpang tindih,tapi tentu saja KDH yang pinter bisa amankan dirinya,banyak konsensi – konsensi/izin yang “dijual” murah atau gratis kepada pihak – pihak tertentu.Misalnya untuk para ketua umum partai politik,Menteri – Menteri,anggota DPR terkait,pejabat – pejabat Polri/Jaksa dst…dst…yah bagi – bagi dikit supaya aman barang tuh,sumber kekayaan KDH yang lain adalah proyek APBD,sudah jadi rahasia yang tak rahasia lagi,Gubernur/Bupati/Walikota harus dapat setoran sekian persen,DKI misalnya,dengan APBD 30 Triliun,asumsikan saja 50% nya adalah anggaran proyek atau 15 Triliun,proyek DKI “marginya” terkenal bagus,rata – rata proyek di DKI marginnya lebih 40% jika setoran ke Gubernur DKI minimal 5% saja/proyek,maka kantongi Rp.750 M/tahun,uenaaak hehe…,rakyat sudah tau,berapa persen setoran Nazar ke Gubernur Sumsel untuk Proyek Wisma Atlet 2,5%,itu kecil karena proyek dari pusat,pokoknya semua proyek yang ada di APBD,atau APBN yang masuk ke daerah kekuasaan KDH,harus ada upeti untuk raja – raja itu,jika tidak ya ga jalan,tentu saja semua upeti – upeti tadi masuk kategori gratifikasi atau suap yang langgar hukum,tapi seperti kata KPK,buktikan suap itu sulit,kecuali para KDH itu memang goblok yang terima suap pake transfer bank dan simpan uang haramnya di bank lokal,itu namanya tolol bin begok,sumber uang haram para KDH lainnya adalah jualan jabatan strategis di provinsi/kabupaten/kotanya,jabatan – jabatan seperti Sekda,Kadis PU,Kadiskes,Kadispenda,Bawasda,Direksi BUMD (termasuk BPD),camat – camat,dll…semua bisa di tentukan tarifnya,ratusan juta hingga belasan Milyar,setelah beli jabatan,pejabat – pejabat itu juga harus tau diri untuk setor rutin ke KDH,harus bagi – bagi uang haram yang di dapat pejabat – pejabat basah itu,Direksi BPD misalnya,bisa atur kick back bunga jasa giro dari uang pemprov/pemkab/kota yang di simpan si BPD,anggap saja ada 1 Triliun,kick back jasa giro bisa 2 -3% pertahun atau 20 – 30 M untuk KDH,jika provinsi kaya dana APBDnya belasan/puluhan T yang ngendap di BPD,silahkan hitung sendiri berapa kick back jasa giro yang harus di setorkan ke KDH,itu sebabnya banyak daerah yang suka ulur – ulur proyek di akhir tahun,semakin lama diendap di BPD dan BPD bisa simpan di SBI,maka kick back ke KDH bisa semakin besar,ga peduli soal penyerapan anggaran dst,bagaimana dengan pemeriksaan dan pengawasan dari BPK,BPK atau apa kek namanya itu ?,gampang…suap saja,pengaruh suap adalah nyata !,sepanjang KDH mainnya ngak terlalu kasar & hantam kromo prosedur,semua di jamin aman,yang terpenting TST & distribusi hasil korupsi yang merata,KDH juga harus “perhatikan” kesejahteraan semua pihak yang terkait :D PRD,Kajati/Kajari,Kapolda/Kapolres,Pangdam/Damrem/Dandim dst,yang juga harus di perhatikan adalah teman – teman Pers,LSM,aktivis – aktivis dll…bagian mereka ga usah banyak – banyak,cukup sekedar uang tutup mulut aja,KDH yang “cerdas” pasti tau “indahnya berbagi”,ga boleh pelit,anggap saja zakat atau sedekah,yang penting semua senang,di jamin KDH aman,saking nikmatnya jadi KDH ini,banyak yang setelah 2 periode mau juga ajukan istri,adik,anak,istri muda dst…untuk teruskan tahta kerajaannya,tujuannya hanya 2 :bisa terus menikmati kekuasaan & korupsi dan jangan sampai korupsinya yang di lakukan selama periode dia terbongkar,bahkan ada yang lebih “gila” dan serakah…sudah jadi Walikota 2 periode,dia mau turun jadi Wakil Walikota,seperti BDH yang di Surabaya,jika ada KDH yang ngotot seperti itu pasti ada bau busuk yang di sembunyikannya,apa lagi kota besar seperti Jakarta dan Surabaya,Foke si Gubernur Jakarta atau Bambang DH yang dulu Walikota Surabaya di duga main gila – gilaan dengan developer – developer.sampai manipulasi kewajiban developer untuk penyediaan fasos dan fasum,untuk DKI saja,manipulasi fasos/fasum itu jadi property berharga tinggi,kewajiban fasos/fasum yang semula jadi cost developer,di rubah jadi “profit”,KDH tentu dapat suap besar untuk tutup mata tutup telinga,intinya para KDH itu tidak peduli kepentingan rakyat,lingkungan alam,dst,dst,pokoknya asal jelas suap atau bagi hasilnya,mainkan !,tak heran jika sarana – sarana sosial,lahan parkir gedung dsj,trotoar dsj,sarana olah raga,taman – taman dst…habis di sikat,kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan yang tak benar,ketidak nyamanan rakyat dst…ga jadi masalah sama KDH,pokoknya uang,contoh yang jadi uang haram KDH seperti Gubernur adalah jual – jual ribuan titik reklame,1 titik strategis saja harganya Milyaran,belum lagi izin – izin IMB,peruntukan lokasi yang bisa di jual oleh KDH,aturan bisa di belokan sepanjang ada uang suap ke Gubernur/Bupati/Walikota,so jadi KDH itu luar biasa berkuasa,ga punya alasan,Presiden,Menteri,Gubernur itu bukan atasan Bupati/Walikota,jadi raja sejati,meski begitu tetap saja KDH itu manusia…tamak,kurang puas,tidak hati – hati menjadi sebab mereka tergelincir dan bisa tertangkap,seorang teman bupati di Jawa Timur cukup pintar,dia pernah hubungi teman saya yang direktur DBS Singapore untuk kelolah uang haramnya 80 M,teman saya itu juga punya banyak klien pejabat – pejabat tinggi Indonesia,termasuk anggota DPR yang bingung amankan uang haramnya yang ratusan M – Triliunan,teman itu pernah berkelakar :”semakin keras KPK & UUPE di RI,maka semakin kaya Singapore” hehe…itulah realitas korupsi di negeri ini,cukup sekian saja postingan tentang kenapa KDH bisa kaya raya,Terima Kasih sudah menyimak,Mari Berantas Korupsi ! Sekian…

juta,Bupati/Walikota Rp.5,9 juta/bulan,Presiden Rp.62,9 juta,Menteri Rp.18 juta,ketua DPR Rp.24 juta,anggota DPR Rp.14 juta/bulan dst,yang jelas gaji KDH itu kecil,lebih kecil dari PNS Depkeu,intinya gaji yang “halal” KDH itu kecil banget,ga sebanding dengan biaya yang di keluarkan untuk menjadi Gubernur/Bupati/Walikota yang puluhan – ratusan M,tambahan lainnya adalah biaya operasional/dana taktis KDH yang juga jelas lebih kecil dari Menteri yang 150 juta/bulan,tapi kok berebut ya ?

Sumber : Si Pahit Lidah

Flag Counter

Blog yang Saya Ikuti

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

Denna Mitra Indonesia

Layanan Bantuan Perumahan, Konsultasi Dan Pusat Informasi Perumahan (Dmi Property Agency)

Metro Koran

Berita Seputar Bengkulu dan Indonesia, Fakta Itu Nyata

Ilmu Hukum

Berbagi Penyelesaian Masalah Untuk Anda

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: