Metro Koran

Beranda » Metro Bengkulu » Berita Daerah » Bengkulu Utara » Program Pencetakan Sawah di BU Bingungkan Petani

Program Pencetakan Sawah di BU Bingungkan Petani

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 555 pengikut lainnya

Metro Koran

Ikuti saya di Twitter

Arsip


Program Pencetakan Sawah di BU Bingungkan Petani
BENGKULU UTARA (METRO) – Pada tahun 2012 lalu, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara (BU) memprogramka pencetakan sawah. Untuk pencetakan sawah ini diserahkan kepada petani melalui kelompok tani untuk melakukan pencetakan sawah sendiri-sendiri.05.Ktr Dinas Pertanian

Setelah petani menyhelesaikan pencetakan sawah mereka, uang bantuan sosial untuk pencetakan sawah tersebut tak kunjung dibayarkan, bahkan hingga Mei 2013 ini masih belum dibayarkan. Mereka mempertanyakan hal ini, ternyata belakangan lahan perswahan yang mereka cetak tersebut diklim PT Pumawira Darma Upaya (PDU), karena dikatakan masuk dalam HGU milik perusahaan dan sudah dibebaskan.

Tentu saja petani bingung dan panik setelah lahan mereka diklim berada dalam wilayah HGU milik PT PDU. Karena, dengan demikian mereka kehilangan lahan persawahan dan biaya pencetakan atas sawah mereka. Sebab, dengan masuknya lahan mereka ke dalam HGU PT PDU, berati biaya pencetakan sawah itu tak dapat dibayarkan oleh Dinas Pertanian.

Yang tak kalah membuat mereka bingung dann panik, karena wilayah desa mereka terancam habis dan bakal dikuasai PT PDU. Sebab, jika dinyatakan masuk ke dalam HGU PT. PDU, berarti mereka tak berhak atas tanah mereka. Padahal mereka mengaku tak pernah menyerahkan lahan mereka untuk dibebaskan guna penerbitan HGU perusahaan tersebut.

“Mana mungkin kami menyerahkan lahan perkebunan dan persawahan kami kepada perusahaan. Sedangkan lahan tersebut tempat kami menggantungkan hidup,” kata seorang petani di Desa Kembang Manis. Hal yang sama juga dikemukakan warga Desa Mesigit Kecamatan Air Padang, dan mereka merasa tak pernah menerima ganti rugi atas tanah mereka itu.

Namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pencetakan sawah Dinas Pertanian dan Peternakan BU, menyatakan tak mungkin membayarkan uang bansos pencetakan sawah tersebut kepda petani yang lahannya berada dalam wilayah HGU PT PDU. Alasannya sekitar sembilan titik lokasi yang diklim sebagai lahan HGU itu sudah pernah mendapat ganti rugi dari perushaan.

Sembilan titik lokasi percetakan sawah milik petani, khususnya di Desa Mesigit, Kecamatan Air Padang, tidak dapat di realisasikan dan Rp 85.500 000 yang sudah tersdia di rekening kelompok tani itu akan di kembalikan ke Kas Negara.

Kegiatan pencetakan sawah ini sejak awal terlihat ada tanda-tanda akan menimbulkan persoalan. Pasalnya, sejak awal program pecetakan sawah, Dinas Pertanian tidak melibatkan pihak Badan Petahanan Nasional (BPN) untuk menetukan lokasinya. Sehingga tak diketahui apakah lahan petani itu masuk dalam HGU perusahaan atau tidak.

Menurut PPK Kegiatan ini, Muhammad Akbar Setiawan S.Pt, ia sangat mendukung program pemerintah melakukan pencetakan sawah ini. Karena hal ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani dan mendukung program pemerintah dalam penigkatan produksi beras di daerah ini.

Di singgung masalah pertanggung jawaban keuangan Negara dalam kegiatan ini, Akbar Setyiawan mengatakan bahwa hal itu tidak ada masalah. “Saya hanya menyalurkan dana percetakan bagi lahan yang tidak bermasalah, bagi lahan yang bermasalah dananya akan dikembalikan ke Kas Negara. Dan hal ini sudah saya instruksikan kepada petani,” katanya.

Dia menyebutkan, lahan pencetakan sawah yang tak bisa dibayarkan itu adalah di Kecamatan Air Padang meliputi Desa Kembang Manis 28 hektar, Desa Msigit 38 hektar dan hanya dapat di realisasikan 29 hektar. Sedangkan di Desa Pematang Balam 48 hektar dengan rincian anggaran Rp9.500.000/Hektar, sehingga dana yang tersedia Rp2 M.

Muhammad Akbar Setyiawan selaku PPK mengaku siap mempertanggung jawabkan penyaluran dana bantuan Sosial tersebut, dan ia sangat menyanyangkan jika anggaran ini di kembalikan ke Kas Negara. Kalau seperti ini caranya, kata dia, siapapun tidak akan mau mengurus program percetakan sawah ke depannya. “Kita harus memandang hal ini dari sudut Sosial Ekonomi, dan kita bukan berbicara Politik,” ungkapnya.

Sementara Kepala BPN Bengkulu Utara, Adam Hawadi SH, mengaku siap melakukan pengukuran ulang terhadap HGU PT PDU yang menklim tumpang tindih dengan lahan pertanian warga itu. “Kami siap melakukan pengukuran ulang, asalkan ada koordinasi dari pihak Dinas Pertanian,” katanya. (rz)

Flag Counter

Blog yang Saya Ikuti

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

Denna Mitra Indonesia

Layanan Bantuan Perumahan, Konsultasi Dan Pusat Informasi Perumahan (Dmi Property Agency)

Metro Koran

Berita Seputar Bengkulu dan Indonesia, Fakta Itu Nyata

Ilmu Hukum

Berbagi Penyelesaian Masalah Untuk Anda

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: