Metro Koran

Beranda » Metro Bengkulu » Walhi Tolak Korporasi Tanaman Padi

Walhi Tolak Korporasi Tanaman Padi

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 555 pengikut lainnya

Metro Koran

Ikuti saya di Twitter

Arsip


05
 

 

Walhi Tolak Korporasi Tanaman Padi
BENGKULU (METRO) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu menolak wacana Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menyerahkan pengelolaan areal persawahan petani di Bengkulu melalui korporasi. Alasannya, dengan cara ini akan merugikan petani.
 
“Masyarakat akan kehilangan identitas sebagai pengolah lahan pertanian dan menjadikan mereka buruh di atas tanahnya sendiri,” kata Direktur Walhi Bengkulu, Beny Ardiansyah kepada antara di Bengkulu, Rabu.

 
 
 

“Masyarakat akan kehilangan identitas sebagai pengolah lahan pertanian dan menjadikan mereka buruh di atas tanahnya sendiri,” kata Direktur Walhi Bengkulu, Beny Ardiansyah kepada antara di Bengkulu, Rabu.

Wacana tersebut jika direalisasikan, kata dia, akan membuat masyarakat berfikir instan tanpa mempertimbangankan proses produksi dan cita-cita memandirikan petani semakin jauh.

Seharusnya, menurut dia, pemerintah meningkatkan permodalan bagi petani dan menjamin akses pasar.

“Infrastruktur pertanian seperti irigasi, pupuk benih unggul yang harus disediakan pemerintah,” katanya.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menawarkan sistem koorporasi untuk pengembangan tanaman padi di Provinsi Bengkulu, seluas 2.000 hektare.

“Kalau petani setuju, maka areal seluas 2.000 hektare di Kaur siap kami usahakan untuk produksi tanaman padi yang diusahakan BUMN,” kata Dahlan saat kunjungan kerja ke Bengkulu belum lama ini.

Wacana itu dilontarkannya setelah mendengar pemaparan tentang potensi cetak sawah baru dan optimalisasi lahan persawahan dari Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

Dahlan mengatakan siap membantu pengembangan tanaman pangan di Bengkulu dengan potensi yang ada.

“Karena status lahan adalah milik petani, maka sangat penting menyosialiasikan ini kepada petani, kalau mereka mau, BUMN siap mengelola areal seluas 2.000 hektare dan petani akan mendapat hasil empat ton per hektare tanpa mengeluarkan modal,” katanya menjelaskan.

Ia mengatakan sistem koorporasi untuk pengembangan tanaman pangan, menurut dia, mulai menjadi fokus BUMN, dimana PT Pusri diharapkan menjadi “leading sector”.

Saat ini, kata Dahlan, pengembangan tanaman padi tengah dikembangkan oleh BUMN seluas 1.000 hektare di Kalimantan Barat.

Data Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terdapat potensi pengembangan areal persawahan dengan optimasi lahan mencapai lebih 5.000 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Areal yang cukup luas tersedia dalam satu hamparan ada dua yakni di Kabupaten Rejanglebong seluas 1.600 hektare dan di Kaur seluas 2.000 hektare.

Status lahan tersebut merupakan milik keluarga petani yang terancam dialihfungsikan menjadi areal yang ditanami tanaman perkebunan, terutama sawit. (ms)

Flag Counter

Blog yang Saya Ikuti

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

Denna Mitra Indonesia

Layanan Bantuan Perumahan, Konsultasi Dan Pusat Informasi Perumahan (Dmi Property Agency)

Metro Koran

Berita Seputar Bengkulu dan Indonesia, Fakta Itu Nyata

Ilmu Hukum

Berbagi Penyelesaian Masalah Untuk Anda

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: